Toko Ilmuu

Formasi Kebutuhan Pegawai Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat/jabatan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi, baik pada organisasi negara ataupun di perusahaan, untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi pegawai atau karyawan merupakan taktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kehadiran pegawai atau karyawan dalam sebuah organisasi tetap memegang peranan penting yang tidak tergantikan meskipun di era teknologi canggih saat ini. Pentingnya kehadiran pegawai dalam perusahaan ini memerlukan perencanaan dalam penyusunan formasi pegawai. 1. Prinsip Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Kebutuhan pegawai baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan Dinas Pemerintah akan selalu bertambah seiring berkembangnya institusi yang menaungi. Perkembangan ini tentunya membutuhkan pegawai baru guna mengisi unit bagian yang semakin banyak. Dalam proses penyusunan formasi hendaknya seorang administator memerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada...

Konsep Perencanaan Pegawai Perencanaan dapat dikatakan sebagai inti dari kegiatan manajemen. Dalam sebuah organisasi, perencanaan merupakan petunjuk dalam meminimalkan ketidakpastian di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai pedoman para pengambil keputusan dalam mengelola surmber daya yang terbatas secara tepat dan ehsien. Demikian pula dengan kegiatan perencanaan pegawai atau tenaga kerja yang dikenal dengan istilah man power planning. Perencanaan pegawai atau tenaga, kerja dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mutlak dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Hal ini mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan selalu terbatas, sedangkan tujuan yang hendak dicapai pada tiap devisi bisa dikatakan tidak terbatas. Situasi keterbatasan inilah yang menuntut perlunya perencanaan dan pendayagunaan pegawai sedemikian rupa agar diperoleh manfaat yang semaksimal mungkin. Perencanaan pegawai yang dilakukan secara tepat akan memberikan manfaat baik bagi perusaha...

Berikut ini Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola  Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 3 Sistem Administrasi Kepegawaian  yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dengan adanya latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.   Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola  Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 3 Sistem Administrasi Kepegawaian 1. Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Sehingga dengan demikian dapat memusatkan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, terdapat pada.... a. Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1974 b. Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1973 c. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974  d. Pasal 6 UU No. 16 Tahun 1974 e....

Badan Kepegawaian Negara dan Daerah Badan kepegawaian di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 1. Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. a. Sejarah Badan Kepegawaian Negara Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannya pun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan Kantor Urusan Pegawai (KUP) untuk wilayah Indonesia bagian timur ...

Berikut ini Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola  Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 2 Regulasi Kepegawaian  yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dengan adanya latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.   Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 2 Regulasi Kepegawaian  1. Berikut beberapa istilah yang dipakai dalam ketenagakerjaan, kecuali.... a. tenaga kerja b. angkatan kerja c. upah kerja d. kesempatan kerja e. pekerja 2. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh.... a. Presiden b. Majelis Permusyawaran Rakyat c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Organisasi Masyarakat e. Serikat Pengusaha 3. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja disebut.... a. sistem kerja b. tenaga kerja c. peraturan kerja d. undang-und...

 Sistem Kepegawaian Nasional dan Sistem Kepegawaian Daerah Konsep Sistem Kepegawaian Sistem kepegawaian memiliki pengertian lebin luas, bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai tetapi juga meliputi perencanaan, pembinaan karier, pengendalian dan sebagainva. Berikut penjelasan mengenai konsep sistem kepegawaian. 1. Pengertian Sistem Kepegawaian Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Kata 'sistem' berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani sustema yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item peng...

Regulasi Kepegawaian dan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan Setiap lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu regulasi atau peraturan kepegawaian yag berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pengusaha itu sendiri agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Regulasi Kepegawaian Kegulasi atau peraturan kepegawaian merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik bagi karyawan maupun pengusaha dan dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia peraturan kepegawaian secara umum mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau lebih dikenal dengan UU Naker dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait (seperti. KUHPerdata, Undang...

Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, yang dimaksud dengan informasi ketenagakerjaan merupakan gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah đan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan Perencarnaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 15 lahun 2007 berisi tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Berikut penjelasan mengenai tata cara memperoleh intormasi ketenaga...

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Peraturan pemerintah tentang pengupahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Artinya regulasi terkait pengupahan sudah memiliki aturan yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini mengatur ketentuan terkait dengan pengupahan di antaranya mewajibkan pengusaha mempunyai serta membentuk struktur dan skala upah. Dalam penyusunan struktur dan skala upah ini perusahaan wajib memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi pekerja/ buruh. Ada sanksi yang menanti jika perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah. Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. a. Kebijakan Pengupahan Kebijakan pengupahan merupakan sebuah kebijakan yang diatur oleh pemerintah terhadap upah yang diterima oleh seorang pekerja. Adapun hal yang beikaitan dengan kebijakan pengupahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 3. Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun...