Toko Ilmuu

Berikut ini Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola  Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 2 Regulasi Kepegawaian  yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dengan adanya latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.   Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Buku Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian Kelas XI Evaluasi Bab 2 Regulasi Kepegawaian  1. Berikut beberapa istilah yang dipakai dalam ketenagakerjaan, kecuali.... a. tenaga kerja b. angkatan kerja c. upah kerja d. kesempatan kerja e. pekerja 2. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh.... a. Presiden b. Majelis Permusyawaran Rakyat c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Organisasi Masyarakat e. Serikat Pengusaha 3. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja disebut.... a. sistem kerja b. tenaga kerja c. peraturan kerja d. undang-und...

Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, yang dimaksud dengan informasi ketenagakerjaan merupakan gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah đan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan Perencarnaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 15 lahun 2007 berisi tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Berikut penjelasan mengenai tata cara memperoleh intormasi ketenaga...

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Peraturan pemerintah tentang pengupahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Artinya regulasi terkait pengupahan sudah memiliki aturan yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini mengatur ketentuan terkait dengan pengupahan di antaranya mewajibkan pengusaha mempunyai serta membentuk struktur dan skala upah. Dalam penyusunan struktur dan skala upah ini perusahaan wajib memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi pekerja/ buruh. Ada sanksi yang menanti jika perusahaan tidak memiliki struktur dan skala upah. Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. a. Kebijakan Pengupahan Kebijakan pengupahan merupakan sebuah kebijakan yang diatur oleh pemerintah terhadap upah yang diterima oleh seorang pekerja. Adapun hal yang beikaitan dengan kebijakan pengupahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 3. Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun...